Implementasi Kebijakan Pertanian Organik (Studi Di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Main Author: Kumalasari, Linda
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/172587/1/Linda%20Kumalasari.pdf
http://repository.ub.ac.id/172587/
Daftar Isi:
  • Kebijakan pertanian organik merupakan upaya Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pertanian organik sebagai wujud nyata dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan tertuang sebagai kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Batu 2012 – 2017. Adapun visi Kota Batu tahun 2012 – 2017 adalah Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional, Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat Guna dan Berdaya Saing, Ditopang oleh Sumber Daya (Alam, Manusia, dan Budaya) Yang Tangguh, Diselenggarakan Oleh Pemerintah Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Misi terkait dengan pembangunan pertanian yaitu misi ke 3: Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan hasil Pertanian Organik. Kemudian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ikut mensukseskan visi misi Kota Batu sehingga dijadikan program pengembangan kawasan pertanian organik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pertanian organik di Kota Batu serta hasil dari implementasi kebijakan pertanian organik tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Maka menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pertanian organik (menurut teori Van Horn dan Van Meter) serta hasil implementasi kebijakan pertanian organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanian organik belum mencapai pada tahap akhir (kesejahteraan masyarakat). Namun pada tahap evaluasi program pertanian organik masih perlu perbaikan – perbaikan baik pada petani maupun Dinas Pertanian. Program pengembangan kawasan pertanian organik tersebut sumber daya manusianya terus menurun, kurang jelasnya soal pasar, beberapa petani yang sudah lama mengimplementasikan kebijakan pertanian organik juga belum mandiri. Sehingga hasil implementasi kebijakan pertanian organik tersebut adalah masih pada tahap evaluasi program pertanian organik Kota Batu, pada evaluasi program Dinas mengantisipasi kerusakan tanah, Lingkungan Hidup, dan Kesejahteraan masyarakat sampai dengan sertifikasinya lahan pertanian organik.