Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Penyelenggaraan Pemiliihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Walikota Malang 2018)
| Main Author: | Nurjanah, Badriyah Indah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172398/1/Badriyah%20Indah%20Nurjanah%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/172398/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya tantangan KPUD Kota Malang meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta tidak terdistribusinya form C-6 pada Pilwali 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja KPUD Kota Malang dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja KPUD Kota Malang dalam penyelenggaraan Pilwali 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Evaluasi kinerja KPUD Kota Malang dalam penyelenggaran Pilwali 2018 dengan menggunakan analisis logic model; (2) Faktor pendukung dan penghambat kinerja KPUD Kota Malang dalam penyelenggaraan Pilwali 2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model Milles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kinerja KPUD Kota Malang dalam penyelenggaraan Pilwali 2018 sudah cukup baik, namun masih ada yang harus dievaluasi diantaranya kuantitas SDM internal, kualitas SDM eksternal khususnya PPK dan PPS, ketergantungan antar staff divisi dalam melaksanakan aktivitas, ketidaktercapaian target angka partisipasi, kurang maksimalnya penyerapan anggaran, program kerja sosialiasi, dan pencatatan DPT, sertan kinerja KPUD Kota Malang dalam Pilwali 2018 belum dapat memberikan terobosan serta inovasi yang dapat digunakan untuk kinerja selanjutnya. (2) faktor pendukung kinerja KPUD Kota Malang dalam penyelenggaraan Pilwali 2018 adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, serta dukungan dan peran serta stakeholder, sedangkan faktor penghambatnya adalah manajemen waktu dan perubahan regulasi. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah meningkatkan kapasitas SDM dan menganalisa beban kerja melalui penyelarasan dokumen analisis jabatan dengan sumber daya yang dimiliki, membuat catatan harian penyelesaian tugas, meningkatkan kerja sama dengan stakeholder khususnya Dispendukcapil dalam memonitoring dan memobilisasi masyarakat pada hari H pemilihan, melakukan kontrak dengan Pemkot terkait upaya meningkatkan angka partisipasi, serta melakukan alokasi manajemen waktu melalui sinkronisasi program kerja antar divisi