Oktavia, 2019, Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Malang
| Main Author: | Oktavia, Eka Yanik |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172284/ |
Daftar Isi:
- Otonomi daerah merupakan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi daerahnya masing-masing. Kota Malang merupakan daerah otonom yang berupaya untuk mengembangkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah guna menumbuhkan kemandirian daerah. Jumlah kendaraan di Kota Malang yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan ketersediaan lahan parkir juga semakin meningkat, jumlah titik parkir di tepi jalan umum semakin bertambah merupakan potensi dalam penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menggunakan empat variabel dari teori implementasi kebijakan Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, juga untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang dan beberapa tempat parkir di tepi jalan umum. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III belum berjalan optimal karena belum terpenuhinya beberapa variabel antara lain komunikasi, sumber daya dan sikap atau disposisi. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan antara lain streghts yaitu adanya SOP dan penyediaan sumber informasi, opportunities yaitu koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan antara lain weaknesses yaitu aturan yang belum jelas, jumlah personil yang terbatas serta fasilitas yang terbatas, threats yaitu cuaca yang tidak mendukung dan adanya parkir liar. Saran peneliti antara lain pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Walikota terkait aturan perparkiran, masyarakat harus lebih aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran, optimalisasi anggaran untuk penyediaan fasilitas, penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta pemberian insentif kepada petugas parkir.