Pemanfaatan Transfer Pricing Documentation Pada Pemeriksaan Transfer Pricing Untuk Menilai Kewajaran Dan Kelaziman Transaksi Afiliasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat)
| Main Author: | Pahlevi, Kevin Adiyasa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172261/ |
Daftar Isi:
- Transfer pricing documentation merupakan dokumen yang diselenggarakan oleh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi. Tahun 2016, Indonesia menerbitkan aturan baru mengenai transfer pricing documentation melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Peraturan tersebut telah mengadopsi BEPS action nomor 13 dimana transfer pricing documentation terdiri dari master file, local file, dan Country-by-Country Report (CbCR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pemanfaatan transfer pricing documentation pada pemeriksaan transfer pricing untuk menilai kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah megidentifikasi peran pemeriksa pajak, pemanfaatan transfer pricing documentation pada pemeriksaan transfer pricing, dan prosedur pemanfaatan transfer pricing documentation serta faktor pendukung dan penghambat pemeriksaan transfer pricing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksa pajak dapat memanfaatkan transfer pricing documentation untuk menilai kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi. Master dan local file dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa pajak untuk mengoreksi transaksi afiliasi yang dinilai tidak wajar dan lazim. Berbeda dengan master dan local file, CbCR dimanfaatkan pemeriksa pajak untuk menilai risiko ketidakwajaran dan kelaziman dan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan transfer pricing. Pemnfaatan transfer pricing documentation sudah didukung dengan peraturan yang jelas namun yang jadi penghambat adalah masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti aturan dalam penyelenggaraan dokumen tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah fungsi transfer pricing documentation pada pemeriksaan transfer pricing perlu diperjelas dalam peraturan pemeriksaan transfer pricing dan prosedur penyampaian master dan local file akan lebih baik jika perusahaan melaporkannya secara online.