Analisis Penerapan Good Governance Dalam Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Banjarmasin
| Main Author: | Wadana, Widitha Puteri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172258/1/Widitha%20Puteri%20Wadana%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/172258/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini didasari oleh perancangan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan PAD melalui PKB dan menyelesaikan tunggakan piutang PKB yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/-/KUM/2018. Sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, maka penerapan kebijakan ini perlu dianalisis dan ditinjau dampaknya terhadap peningkatan PKB melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan pemutihan PKB yang meliputi latar belakang pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB dan penerapan kebijakan pemutihan PKB ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penerimaan PKB setelah penerapan kebijakan pemutihan yang meliputi target penerimaan PKB dalam kebijakan pemutihan PKB, serta realisasi penerimaan PKB sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan pemutihan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin 1 atau dikenal dengan SAMSAT Banjarmasin 1. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemutihan PKB jika ditinjau dari 9 prinsip-prinsip good governance belum maksimal. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip yaitu prinsip akuntabilitas yang dirasa kurang cukup akuntabel karena belum melampirkan rincian dana yang diperoleh secara detail. Meskipun demikian, kebijakan pemutihan PKB ini sudah dapat meningkatkan penerimaan PKB yang ditandai dengan tercapainya target yang telah ditetapkan.