Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)
| Main Author: | Yahya, Mahendra Purnama |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172254/ |
Daftar Isi:
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, UMKM telah terbukti berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun UMKM masih menghadapi hambatan terutama kendala akses permodalan ke perbankan. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector di dalam pemberdayaan UMKM tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM yaitu meningkatkan wirausaha baru dengan upaya penumbuhan 1 juta wirausaha pemula secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mewujudkannya di dalam Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan nilai bantuan 10-13 juta per wirausaha pemula. Adapun sasaran program wirausaha pemula antara lain: (1) Daerah Terluar,Terdepan, dan Tertinggal (3T); (2) Kawasan Ekonomi Khusus; (3) Kelompok Antar Pendapatan Rendah. Penelitian ini mencoba melihat implementasi program khususnya pada Kawasan Ekonomi Khusus di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang: (1) mendeskripsikan serta menganalisis Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula; (2) mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Ian dey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari 5 tahapan yaitu : Tahap Pengusulan, Tahap seleksi, Tahap Penetapan serta Tahap Pencairan serta Tahap Monitoring dan Evaluasi. Sementara implementasi program ditinjau dari variabel Van Metter Horn adalah sebagai berikut: a) Ukuran dan Kebijakan agen pelaksana baik pusat dan daerah sudah baik sesuai dengan yang diharapkan di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program. Namun ketepatan sasaran program masih dirasa kurang tepat, serta pengalokasian kelompok sasaran bukan berdasarkan prioritas program; b) Sumberdaya, baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia belum mencukupi. c) Karakteristik Agen Pelaksana pada pebagia tugas antar organisasi sudah cukup baik, model kebijakan terdapat program ini menggunakan pola topdown, program juga telah memiliki SOP yang jelas yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan namun penerapannya mash dirasa kurang optimal. Sementara sanksi yang diterapkan masih bersifat sanksi administratif; d) Sikap atau kecenderungan para pelaksana memiliki respon yang positif hal ini tercermin dari antusiasme baik dari agen pelaksana maupun target groups; e) Komunikasi sebagian besar dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, namun informasi belum secara optimal di transmisikan secara langsung terhadap target grups, selain itu kejelasan tujuan dan standar komunikasi sudah tercapai namun konsistensi dan keseragaman penyampaian informasi belum optimal; f) Lingkungan kebijakan baik soisal, ekonomi serta politik memiliki respon positif terhadap implementasi program; (2) Faktor pendukung Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKm yaitu : (a) Pesatnya perkembangan teknologi sebagai sarana komunikasi program; (b) Komitmen para pelaksana program; (c) Dukungan publik serta antusiasme terhadap program; (d) adanya petunjuk teknis pelaksanaan program. Sementara faktor penghambat program yaitu: (a) belum optimalnya komunikasi dan koordinasi program; (b) terbatasnya sumberdaya pelaksanaan program; (c) Belum adanya standarisasi proposal usaha; (d) kurangnya kesadaran penerima untuk melaporkan perkembangan usaha/monitoring dan evaluasi serta (e) masih terdapat retur berkas pencairan program. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: (1) perlu adanya penyesuaian target sasaran program berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di UKM daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas dan Instansi serta pelaku usaha; (2) segera dibuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim pelaksana dalam melakukan penilaian dan seleksi. Hal ini juga dapat menjadi solusi membantu tim seleksi dan penilai untuk melakukan seleksi proposal mengingat keterbatasan kuantitas tim seleksi dan penilai yang ada (3) perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk melakukan pemberkasan dan monitoring secara online; (4) perlu dilakukan update data website Deputi Bidang Pembiayaan terkait program seperti deadline program, mekanisme program serta publikasi nama-nama penerima bantuan yang lolos seleksi; (5) segera dilakukan standarisasi proposal usaha sehingga diharapkan kedepan daerah memiliki acuan di dalam mengusulkan proposal secara seragam dan lebih mudah untuk dilakukan penilaian; (6) melakukan koordinasi lebih intens terkait dengan retur serta antisipasinya dan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI untuk dilakukan juga sinkronisasi data dengan perbankan .