Analisis Kebijakan Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kota Malang
| Main Author: | Setiyo, Adi Tri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172200/ |
Daftar Isi:
- Transportasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dikarenakan keberadaannya diperlukan guna mendukung aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang, baik perdagangan, bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun pariwisata. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik akan mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Peran strategis keberadaan transportasi tersebut pada sisi lain mempunyai dampak negatif, salah satunya kemacetan lalu lintas. Kota Malang merupakan kota yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, baik dengan kegiatan perdagangan, pendidikan, pariwisata, maupun perdagangan dan jasa, juga mengalami masalah kemacetan lalu lintas yang kondisinya semakin buruk. Untuk itu dibutuhkan suatu kajian serius untuk menemukan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya, sekaligus alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas tersebut. Penelitian ini adalah suatu penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) faktorfaktor penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Malang; dan (2) kebijakan Pemerintah Kota Malang mengatasi kemacetan lalu lintas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemacetan lalu lintas di Kota Malang terjadi karena 5 hal, yaitu (1) jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat tiap tahun; (2) ketersediaan prasarana jalan jumlahnya terbatas dan ukurannya relatif kecil; (3) perilaku pengguna jalan tidak tertib; (4) kebijakan pembangunan nasional kontraprofuktif dengan upaya menagatasi kemacetan lalu lintas; dan (5) tidak adanya koordinasi pembangunan transportasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kebijakan Pemerintah Kota Malang dapat dilihat dengan pendekatan sistem transportasi makro yang terdiri dari 4 sistem mikro, yaitu (1) sistem kegiatan; (2) sistem jaringan; (3) sistem pergerakan; dan (4) sistem kelembagaan. Kebijakan sistem kegiatan berupa penataan kawasan strategis, kebijakan sistem jaringan berupa pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru, kebijakan sistem pergerakan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terwujud dalam berbagai bentuk kebijakan, dan sistem kelembagaan berupa adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang.