Pengembangan Model Penanganan Jalan Kabupaten
| Main Author: | Siswanto, Henri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/172081/ |
Daftar Isi:
- Kondisi jalan di Indonesia masih memprihatinkan, terutama jalan daerah yaitu: jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan kabupaten mempunyai kondisi yang paling jelek. Sehingga fungsi jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa kurang optimal. Kerusakan jalan menimbulkan kerugian besar karena waktu tempuh menjadi lama, biaya transportasi menjadi tinggi dan kenyamanan berkurang. Oleh karena itu perlu dicari pemecahannya dengan meningkatkan kinerja perkerasan jalan sehingga jalan dapat melayani dengan optimal. Tujuan penelitian disertasi ini adalah: 1) membuat model penanganan jalan kabupaten dan menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhinya., dan 2) menyusun strategi penanganan jalan kabupaten untuk meningkatkan kondisi mantap jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural equation model partial least square (SEM-PLS). Strategi penanganan jalan menggunakan pendekatan balace scorecard (BSC) dan key performance indikator (KPI). Variabel eksogen yang paling berpengaruh pada kemantapan jalan kabupaten adalah birokrasi, birokrasi akan berpengaruh secara langsung pada dana penanganan jalan dengan koefisien jalur sebesar 0,769 dan sumber daya manusia dengan koefisien jalur sebesar 0,410. Sumberdaya manusia bersama-sama dengan dana penanganan jalan dan kondisi eksisting mempengaruhi secara langsung terhadap penanganan jalan, diantara ketiganya sumberdaya manusia mempunyai pengaruh paling besar dengan koefisien jalur sebesar 0,464 disusul dana penanganan dengan koefisien jalur sebesar 0.365 dan yang terakhir kondisi eksisting jalan koefisien jalur sebesar 0,278. Penanganan jalan mempunyai pengaruh secara langsung pada tingkat kemantapan jalan kabupaten dengan koefisien jalur sebesar 0,530. Model penanganan jalan kabupaten dilakukan dengan menyusun strategi yang dimulai dari birokrasi, birokrasi menetapkan sumber daya manusia dan dana penanganan jalan, sumberdaya manusia bersama-sama dana penaganan dan kondisi eksisting menentukan langkah penanganan jalan. Strategi penanganan jalan kabupaten dapat dilakukan dengan pendekatan BSC dan KPI. Dengan pendekatan BSC, kepuasan pengguna jalan menempati prioritas kesatu, disusul sumberdaya manusia, dana penanganan jalan dan yang terakhir proses manajemen. Perspektif stakeholder menempatkan pemeliharaan rutin pada posisi kesatu yang harus diprioritaskan, menyusul pemeliharaan periodik, rehabilitasi dan yang terakhir rekonstruksi. Perspektif bisnis internal memandang bahwa kualitas pelaksanaan harus mendapat prioritas utama, disusul pengawasan yang baik, perencanaan yang akurat dan penyediaan data yang baik. Perspektif keuangan menempatkan adanya kecukupan dana APBD pada prioritas pertama disusul kecukupan dana bantuan pemerintah pusat, penyerapan dana yang efektif dan bantuan dana provinsi. Perspektif pertumbuhan dan pengembangan menilai bahwa optimasi sarana dan prasarana adalah perlu mendapat prioritas utama disusul adanya diklat yang memadai dan kesejahteraan dan kesehatan juga menjadi hal yang harus diperhatikan.