Evaluasi Usaha Represif Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kota Malang Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis 2017
| Main Author: | Sobirin, Muhamad Mun'im |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/171745/1/Muhamad%20Mun%27im%20Sobirin%20.pdf http://repository.ub.ac.id/171745/ |
Daftar Isi:
- Gelandangan dan pengemis adalah permasalahan di Indonesia yang masih sulit untuk dipecahkan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Dinas Sosial Kota Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Kebijakan yang telah diterapkan tentu saja membutuhkan evaluasi sehingga mampu menghasilkan informasi saran dan rekomendasi. Usaha represif yaitu razia, penampungan sementara dan pelimpahan adalah usaha dari Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP supaya bisa menekan jumlah gelandangan dan pengemis, juga untuk menghentikan kegiatan tersebut. Evaluasi yang digunakan ialah menurut William N. Dunn yang menggunakan 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, respontivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan penanganan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 melalui usaha represif yaitu razia, penampungan sementara dan pelimpahan belum berhasil. Adapun beberapa kekurangan yang membuat belum berhasilnya penanganan gelandangan dan pengemis yaitu yang Pertama, razia belum berhasil karena tidak semua tempat yang ditinggali oleh gelandangan dan pengemis sudah dirazia. Kedua, penampungan sementara hanya digunakan tempat tinggal yang seharusnya ada pembekalan keterampilan. Ketiga, pelimpahan, jika gelandangan dan pengemis sudah memilki keterampilan maka pada waktu dilimpahkan mereka mampu untuk bersaing dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya