Diskursus Konservasi Dan Konflik Akses Di Indonesia (Studi Tentang Konflik Akses Atas Sumberdaya Hutan Di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani)
| Main Author: | -, Pahrirreza |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/171593/1/Pahrirreza.pdf http://repository.ub.ac.id/171593/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk membahas dua hal terkait konflik yang terjadi di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat,: 1) meninjau sejarah diskursus konservasi yang menjadi sarana kontrol akses sumberdaya hutan untuk memahami asal usul dari konflik akses di kawasan Taman Nasional yang seringkali berujung pada kriminalisasi terhadap akses masyarakat; dan 2) menjelaskan dinamika relasi akses antar aktor yang memiliki kepentingan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Konflik ini dibahas menggunakan perspektif ekologi politik pasca-strukturalisme (pasca-Marxisme) dan menggunakan teori akses untuk memahami relasi akses antar aktor. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus konservasi pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada awalnya diskursus konservasi tak berpengaruh terhadap akses masyarakat di kawasan hutan Gunung Rinjani termasuk di Jurang Koak. Sampai akhirnya tahun 1941 ketika kawasan hutan Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa. Penunjukan kawasan konservasi ini yang membuat mereka kehilangan akses ke dalam hutan sampai sekarang. Hilangnya akses ke dalam hutan ini pada akhirnya membuat masyarakat melawan untuk mendapatkan kembali akses ke dalam hutan. Di Jurang Koak perlawanan dilakukan setidaknya oleh lima generasi. Empat generasi melakukan perlawanan pada masa Orde Baru dan satu generasi lagi yang menyebut diri mereka generasi kelima melakukan perlawanan pada masa Reformasi. Generasi kelima ini melakukan perlawanan yang konfrontatif, berbeda dengan generasi sebelum mereka yang melawan secara diam-diam. Generasi kelima ini memanfaatkan berbagai macam mekanisme, baik secara ilegal dengan menduduki lahan negara maupun relasional dengan membentuk aliansi dan hubungan dengan para politikus dan aktivis agar kontrol akses mereka tetap berjalan.