Politik Pengupahan Proses Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (Umsk) Bekasi Tahun 2018
| Main Author: | Zakaria, Lukman |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/171096/ |
Daftar Isi:
- Penelitian studi kasus ini membahas terkait penetapan UMSK di Kota Bekasi pada tahun 2018. UMSK di Kota Bekasi baru diterapkan pada tahun 2018 dan sebelumnya masih menggunakan upah kelompok. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan Randall B. Ripley dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Pada pengupahan UMSK Kota Bekasi 2018, aktor-aktor yang terlibat adalah serikat pekerja, Apindo, dan pemerintah. Masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda serta memperjuangkannya hingga mencapai titik tengah. Serikat pekerja menuntut akan kenaikkan upah (upah layak) sedangkan Apindo menganggap upah di Kota Bekasi sudah tergolong besar. Di sisi lain, pemerintah Kota Bekasi memiliki kepentingan stabilitas sosial dan politik dengan mempertimbangkan sedang berlangsungnya Pilkada serentak tahun 2018. Proses penetapan UMSK Kota Bekasi 2018 melalui formulasi kebijakan yang kompleks karena masing-masing aktor memperjuangkan kepentingannya hingga akhir. Proses formulasi kebijakan menurut Ripley dapat dianalisis dari awal bagaimana isu tersebut masuk hingga dianggap sebagai permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Proses formulasi kebijakan yang paling politis adalah pada bagian pencarian alternatif solusi atau negosiasi untuk mendapatkan titik tengah. Pada proses ini masing-masing aktor tentu akan berhadapan dengan kepentingan lainnya. Hasil yang di dapat pada proses formulasi kebijakan tersebut adalah ditetapkannya UMSK Kota Bekasi tahun 2018 dengan 31 sektor unggulan dan kenaikkan sebesar 8,71% dari upah kelompok sebelumnya.