Pemetaan Konflik Akibat Perubahan Status Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (BPSAB&S) Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang
| Main Author: | Lestari, Irinda Ajeng Eka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/170276/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran dan pemetaan konflik yang terjadi akibat adanya perubahan status WSLIC BPSAB&S Sumber Maron di Desa Karangsuko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan melakukan pemetaan konflik akibat adanya peralihan status WSLIC BPSAB&S Sumber Maron menjadi Yayasan Sumber Maron. Penelitian ini menggunakan teori konflik karya Ralf Dahrendorf yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis dan pemetaan konflik. Konflik dapat terjadi dalam masyarakat pada kelompok yang memiliki posisi saling bertentangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti yakni teknik purposive. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai gambaran dari terjadinya konflik yang dialami oleh Desa Karangsuko. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan konflik yang diakibatkan oleh perubahan status WSLIC tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status WSLIC BPSAB&S menjadi yayasan yang dilakukan secara sepihak oleh pengelola menjadi pemicu timbulnya konflik internal desa. Perubahan status yang dilakukan oleh pihak pengelola merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang. Pengelola merasa berhak untuk melakukan perubahan karena memiliki otoritas untuk memutuskan sebuah kebijakan baru. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaaan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yakni pemerintah desa, pengelola WSLIC BPSAB&S dan juga masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut yang menjadi potensi terjadinya konflik kepentingan. Pemerintah desa dan pengelola WSLIC pemegang otoritas berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya. Begitu juga dengan masyarakat yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya dengan melakukan gerakan perlawanan terhadap pihak pengelola dan pemerintah desa. Dari terjadinya konflik ini mengakibatkan perubahan yakni pengelolaan WSLIC BPSAB&S saat ini menjadi salah satu unit BUMDes Karangsuko.