Daftar Isi: Collaborative Governance dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kotalama Kota Malang Tahun 2017-2018

Daftar Isi:

Collaborative governance diperlukan dalam pemecahan masalah publik, implementasi kebijakan atau mengelola program dan aset publik. Keterbatasan kapasitas, sumberdaya ataupun jaringan menjadi pendorong pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dapat dilakukan oleh sesama pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masyarakat sipil untuk mencapai tujuan penting kolaborasi. Penelitian ini mengangkat poin penting mengenai collaborative governance dalam program KOTAKU di Kelurahan Kotalama Kota Malang tahun 2017-2018. Kolaborasi dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kotalama, BKM Kelurahan Kotalama, Fasilitator Kelurahan, TIPP dan KSM. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teori collaborative governance yang digagas oleh Crish Ansell dan Alison Gash. Pada berlangsungnya proses collaborative governance terdapat beberapa fakta yang ditemukan oleh peneliti. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kotalama, BKM Kelurahan Kotalama, Fasilitator Kelurahan, TIPP dan KSM memiliki permasalahan mulai dari sejarah kerjasama hingga proses kolaborasi. Permasalahan tersebut tejadi karena kolaborasi dilakukan hanya untuk memenuhi aturan hukum yang membuat para aktor harus berkolaborasi. Ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi menimbulkan adanya manipulasi dari aktor yang lebih kuat kepada aktor yang lemah.