Microfinance dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
Main Author: | Dharma, Prasasti Aditya |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169809/1/Prasasti%20Aditya%20Dharma%28File%20Rusak%29.pdf http://repository.ub.ac.id/169809/ |
ctrlnum |
169809 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/169809/</relation><title>Microfinance dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat</title><creator>Dharma, Prasasti Aditya</creator><subject>639.209 2 Fishermen</subject><description>Kawasan Palabuhanratu ditetapkan kedalam kawasan Minapolitan menurut Keputusan Mentri
Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan..
Penetapan kawasan tersebut tidak diimbangi dengan akses layanan keuangan formal yang dapat
diakses nelayan kecil atau nelayan buruh sehingga membuat nelayan semakin tidak diuntungkan
dengan banyaknya keberadaan tengkulak yang mendomminasi usaha perikanan. Sebagai kawasan
minapolitan kawasan Palabuhanratu memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan
yang menjadi tanggung jawab semua pihak
Penelitian Ubay (2012) menjelaskan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan disebabkan karena
keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha,
hubungan kerja (tengkulak nelayan) yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan
dalam melakukan diversifikasi usaha, dan gaga hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang
berorientasi jangka panjang. Secara sosiologis pole mata pencaharian nelayan yang sarat dengan
ketidakpastian membuat relasi patron — klien mudah berkembang di kawasan pesisir. Relasi terebut
hadir sebagai upaya menciptakan rasa aman secara sosial. Pota ini berkembang dalam bentuk
pinjaman uang atau modal dan sejenisnya yang mengikat, salah satunya adalah pola bagi hasil
dengan pemilik modal yang sering disebut tengkulak. Kondisi ketiadaan modal/pinjaman membuat
nelayan terjerat dalam pola tengkulak. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan
sistem monopoli. Karena mereka beroperasi mulai dari penyediaan finansial, pemilikan faktor‐faktor
produksi, dan menentukan jalur pemasaran (Lubis, et alt., 2012) Lubis, et all., (2009) dalam
penelitianya di PPN Palabuhanratu menyimpulkan pelaku utama terkait kegiatan usaha perikanan
adalah pengelola nelayan, pedagang, dan pengolah ikan. Namun diketahui juga adanya pelakt.
tambahan yang memiliki peran penting yakni tengkulak yang mengklaim hak
penjual ikan dari nelayan yang meminjam uang kePadanya. Ham it seluruh nelayan tradisional
mengalami permasalahan kekurangan modal balk modal oPerasional melaut maupun untuk
perbaikan unit penangkapanya. Nelayan Nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak
perbankan untuk melakukan pinjaman modal karma ketiadaan anggunan. Sebagian nelayan
mengalarni keterikatan dengan tengkulak sehingga berkewajiban menjual hashi tangkapanya melalui
tengkulak. Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sebenamya telah membuat
alternatif model pembiayaan yang dapat di akses oleh nelayan kecil. Salah satunya membuat
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP) yang mudah diakses oleh nelayan kecil. Peran lembaga keuangan sangat penting dalam
membantu penyediaan akses keuangan mikro (microfinance) meliputi: kredit mikro (microcredit),
pelayanan mikro (microserving), maupun asuransi mikro (microinsurance) untuk kelompok usaha
nelayan kecil dalam menjalankan operasional usahanya secara aman. Tujuanya adalah agar nelayan
dapat memperoleh kesetaraan kesejahteraanya dan kemandirian dalam menjalankan usaha. Akan
tetapi, akses keuangan mikro (microfinance) ini justru tidak dapat berkem bang secara maksimal di
masyarakat setempat. Hal tersebut mempengaruhi kontribusi akses microfinance terhadap
upayanya mensejahterakan masyarakat pesisir pelabuhanratu. Penelitian ini ditaksanakan di Desa
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Januari 2018 hingga Februari 2019. Penelitian
ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keterlibatan penyedia akses
microfinance pada nelayan, pengelolaan progam usaha nelayan dalam memanfaatkan microfinance
untuk memperoleh kesejahteraan, dan pengaruh microfinance terhadap hubungan struktur sosial
ekonomi masyarakat nelayan Desa Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian adalah masyarakat
nelayan Desa Palabuhanratu dan pelaku utama usaha perikanan yang terlibat dalam pelaksanaan
microfinance pada pelaksanaan kelompok usaha. Sumber data yang cligu9:11ala11,. ?,f114P data
primer dare hash observasi, wawancara langsung, serta data sekunder e studi Iiterasi dan
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang berdasarkan perhitunan statist namun berdasarkan
kebutuhan informasi

dengan meriggunakan purposive sampling untuk menjawab tujuan penelitian. Anatisa data dalam
penelitian menggunakan teori dari Miles
and Huberman, dimulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dari penarikan
kesimpulan atau pembuatan preposisi untuk nantinya dapat ditakukan penetitian lanjutan yang
dapat diuji secara empiris. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menemukan hubungan d
pota keterlibatan penyedia akses layanan keuangan secara informal melalu tengkulak dan dari
pemerintah melalui LPMUKP. Selanjutnya dalam penelitian dijelaskan bagaimana masyarakat
nelayan sebagai pemanfaat layanan microfinance membuat rencana usaha kelompok (RUK) sebagai
tahap awal pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan akses permodalan dari pemerintah. Di dalam
penelitian ini juga dijelaskan sudah sejauh mana microfinance berkontribusi terhadap kesejahteraan.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa 1) Hubungan yang dihasilkan antara
tengkulak dengan nelayan sebagai penyedia modal dan lapangan kerja bagi nelayan sangat kuat.
Tengkulak menawarkan akses yang cepat dan lebih sederhana dalam pinjaman maupupn jual bell
ikan. Akibatnya bentuk akses yang ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat berkembang secepat
bentuk akses informal yang ditawarkan tengkulak. Karena itu keterlibatan tengkulak tidak selalu
merugikan. 2) Dukungan pemerintah dengan membuat LPMUKP membuat penyedia akses yang
berhubungan dengan layanan keuangan di pelabuhanratu seperti lebih terbuka melakukan
pelayanan. 3) Proses perencanaan usaha kelompok usaha bersama (KUB) berjalan lebih balk dan
terstruktur sejak diberiakukanya Penmen KP. No.14 tahun 2012. 4) Nelayan telah mendapatkan
kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap sumberdaya, akses keuangan, akses pendidikan, dan
akses kesehatan. Akan tetapi nelayan belum mampu memperoleh kesadaran kritis karena belum
mampu mengelola keuangan dengan baik dalam operasional usaha dan masih banyak nelayan yang
mengandalkan hubungan patron‐klien serta belum memiliki orientasi jangka panjang dalam setup
pengambilan keputusanya. Patisipasi masyarakat nelayan dalam pengambilan keputusan terhadap
akses sumberdaya Ada pelaksanaan usaha masih rendah karena tingginya ketidak hadiran pada scat
rnusyawar Nelayan juga belum mampu memegang kontrol penuh dalam memenuhi hak haknya
datam tingkungan sosial ekonomi perikanart di lokasi penelitian</description><date>2019-05-08</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/169809/1/Prasasti%20Aditya%20Dharma%28File%20Rusak%29.pdf</identifier><identifier> Dharma, Prasasti Aditya (2019) Microfinance dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FPIK/2019/168/051903207</relation><recordID>169809</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
author |
Dharma, Prasasti Aditya |
title |
Microfinance dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Pesisir Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat |
publishDate |
2019 |
topic |
639.209 2 Fishermen |
url |
http://repository.ub.ac.id/169809/1/Prasasti%20Aditya%20Dharma%28File%20Rusak%29.pdf http://repository.ub.ac.id/169809/ |
contents |
Kawasan Palabuhanratu ditetapkan kedalam kawasan Minapolitan menurut Keputusan Mentri
Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan..
Penetapan kawasan tersebut tidak diimbangi dengan akses layanan keuangan formal yang dapat
diakses nelayan kecil atau nelayan buruh sehingga membuat nelayan semakin tidak diuntungkan
dengan banyaknya keberadaan tengkulak yang mendomminasi usaha perikanan. Sebagai kawasan
minapolitan kawasan Palabuhanratu memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan
yang menjadi tanggung jawab semua pihak
Penelitian Ubay (2012) menjelaskan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan disebabkan karena
keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha,
hubungan kerja (tengkulak nelayan) yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan
dalam melakukan diversifikasi usaha, dan gaga hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang
berorientasi jangka panjang. Secara sosiologis pole mata pencaharian nelayan yang sarat dengan
ketidakpastian membuat relasi patron — klien mudah berkembang di kawasan pesisir. Relasi terebut
hadir sebagai upaya menciptakan rasa aman secara sosial. Pota ini berkembang dalam bentuk
pinjaman uang atau modal dan sejenisnya yang mengikat, salah satunya adalah pola bagi hasil
dengan pemilik modal yang sering disebut tengkulak. Kondisi ketiadaan modal/pinjaman membuat
nelayan terjerat dalam pola tengkulak. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan
sistem monopoli. Karena mereka beroperasi mulai dari penyediaan finansial, pemilikan faktor‐faktor
produksi, dan menentukan jalur pemasaran (Lubis, et alt., 2012) Lubis, et all., (2009) dalam
penelitianya di PPN Palabuhanratu menyimpulkan pelaku utama terkait kegiatan usaha perikanan
adalah pengelola nelayan, pedagang, dan pengolah ikan. Namun diketahui juga adanya pelakt.
tambahan yang memiliki peran penting yakni tengkulak yang mengklaim hak
penjual ikan dari nelayan yang meminjam uang kePadanya. Ham it seluruh nelayan tradisional
mengalami permasalahan kekurangan modal balk modal oPerasional melaut maupun untuk
perbaikan unit penangkapanya. Nelayan Nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak
perbankan untuk melakukan pinjaman modal karma ketiadaan anggunan. Sebagian nelayan
mengalarni keterikatan dengan tengkulak sehingga berkewajiban menjual hashi tangkapanya melalui
tengkulak. Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sebenamya telah membuat
alternatif model pembiayaan yang dapat di akses oleh nelayan kecil. Salah satunya membuat
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP) yang mudah diakses oleh nelayan kecil. Peran lembaga keuangan sangat penting dalam
membantu penyediaan akses keuangan mikro (microfinance) meliputi: kredit mikro (microcredit),
pelayanan mikro (microserving), maupun asuransi mikro (microinsurance) untuk kelompok usaha
nelayan kecil dalam menjalankan operasional usahanya secara aman. Tujuanya adalah agar nelayan
dapat memperoleh kesetaraan kesejahteraanya dan kemandirian dalam menjalankan usaha. Akan
tetapi, akses keuangan mikro (microfinance) ini justru tidak dapat berkem bang secara maksimal di
masyarakat setempat. Hal tersebut mempengaruhi kontribusi akses microfinance terhadap
upayanya mensejahterakan masyarakat pesisir pelabuhanratu. Penelitian ini ditaksanakan di Desa
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Januari 2018 hingga Februari 2019. Penelitian
ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keterlibatan penyedia akses
microfinance pada nelayan, pengelolaan progam usaha nelayan dalam memanfaatkan microfinance
untuk memperoleh kesejahteraan, dan pengaruh microfinance terhadap hubungan struktur sosial
ekonomi masyarakat nelayan Desa Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian adalah masyarakat
nelayan Desa Palabuhanratu dan pelaku utama usaha perikanan yang terlibat dalam pelaksanaan
microfinance pada pelaksanaan kelompok usaha. Sumber data yang cligu9:11ala11,. ?,f114P data
primer dare hash observasi, wawancara langsung, serta data sekunder e studi Iiterasi dan
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang berdasarkan perhitunan statist namun berdasarkan
kebutuhan informasi
dengan meriggunakan purposive sampling untuk menjawab tujuan penelitian. Anatisa data dalam
penelitian menggunakan teori dari Miles
and Huberman, dimulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dari penarikan
kesimpulan atau pembuatan preposisi untuk nantinya dapat ditakukan penetitian lanjutan yang
dapat diuji secara empiris. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menemukan hubungan d
pota keterlibatan penyedia akses layanan keuangan secara informal melalu tengkulak dan dari
pemerintah melalui LPMUKP. Selanjutnya dalam penelitian dijelaskan bagaimana masyarakat
nelayan sebagai pemanfaat layanan microfinance membuat rencana usaha kelompok (RUK) sebagai
tahap awal pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan akses permodalan dari pemerintah. Di dalam
penelitian ini juga dijelaskan sudah sejauh mana microfinance berkontribusi terhadap kesejahteraan.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa 1) Hubungan yang dihasilkan antara
tengkulak dengan nelayan sebagai penyedia modal dan lapangan kerja bagi nelayan sangat kuat.
Tengkulak menawarkan akses yang cepat dan lebih sederhana dalam pinjaman maupupn jual bell
ikan. Akibatnya bentuk akses yang ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat berkembang secepat
bentuk akses informal yang ditawarkan tengkulak. Karena itu keterlibatan tengkulak tidak selalu
merugikan. 2) Dukungan pemerintah dengan membuat LPMUKP membuat penyedia akses yang
berhubungan dengan layanan keuangan di pelabuhanratu seperti lebih terbuka melakukan
pelayanan. 3) Proses perencanaan usaha kelompok usaha bersama (KUB) berjalan lebih balk dan
terstruktur sejak diberiakukanya Penmen KP. No.14 tahun 2012. 4) Nelayan telah mendapatkan
kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap sumberdaya, akses keuangan, akses pendidikan, dan
akses kesehatan. Akan tetapi nelayan belum mampu memperoleh kesadaran kritis karena belum
mampu mengelola keuangan dengan baik dalam operasional usaha dan masih banyak nelayan yang
mengandalkan hubungan patron‐klien serta belum memiliki orientasi jangka panjang dalam setup
pengambilan keputusanya. Patisipasi masyarakat nelayan dalam pengambilan keputusan terhadap
akses sumberdaya Ada pelaksanaan usaha masih rendah karena tingginya ketidak hadiran pada scat
rnusyawar Nelayan juga belum mampu memegang kontrol penuh dalam memenuhi hak haknya
datam tingkungan sosial ekonomi perikanart di lokasi penelitian |
id |
IOS4666.169809 |
institution |
Universitas Brawijaya |
affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
institution_id |
30 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
library_id |
480 |
collection |
Repository Universitas Brawijaya |
repository_id |
4666 |
subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
city |
MALANG |
province |
JAWA TIMUR |
shared_to_ipusnas_str |
1 |
repoId |
IOS4666 |
first_indexed |
2021-10-28T06:54:04Z |
last_indexed |
2021-10-28T06:54:04Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1751455994231128064 |
score |
17.538404 |