Politisasi Praktik Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Batu Flower Garden (BFG) dan Coban Rais di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu
| Main Author: | Hasan, Muhammad Ismail |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169615/ |
Daftar Isi:
- Politisasi praktik pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kawasan Pariwisata Batu Flower Garden (BFG) dan Coban Rais. LMDH merupakan lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan kawasan pariwisata di Desa Oro-oro Ombo. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Desa Oro-oro Ombo. Tujuan dari penelitian ini mengkaji terkait dengan praktik politisasi dalam pemberdayaan yang dilakukan LMDH terhadap masyarakat sebagai pengembangan dari kawasan pariwisata Batu Flower Garden (BFG) dan Coban Rais. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis dari Bryant & Bailey terkait dengan perubahan lingkungan kawasan hutan sebagai proses aktor yang memiliki kepentingan dalam mengubah kawasan lingkungan. Analisis tersebut dikombinasikan dengan Tania M. Li yang membahas terkait dengan kepengaturan yang mengubah pola hubungan dengan masyarakat atas kepentingan kekuasaan kawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam penguasaan kawasan lingkungan dengan membentuk perwalian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa LMDH mengikutsertakan masyarakat dalam pemberdayaan dikawasan pariwisata dan juga adanya bagi hasil yang diterapkan antara pihak pengelolan di Kawasan Pariwisata Batu Flower Garden (BFG) dan Coban Rais. Pemberdayaan yang dilakukan LMDH terjadi praktik politisasi yang disebabkan oleh aktor LMDH terhadap masyarakat yang mengelola kawasan pariwisata. Ternyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat aktor yang memiliki kepentingan dalam mengelola kawasan pariwisata. Aktor LMDH melakukan pengaturan agar masyarakat ikut dalam proses penguasaan kawasan pariwisata. Adapun kepentingan tersebut seperti legalitas adminitrasi yang mengakibatkan tidak ada bagi hasil (sharing), kurangnya transparansi bagi hasil (sharing) LMDH kepada anggota, aturan sepihak dilakukan LMDH terhadap anggota, dan adanya visi menggeser Perhutani dari kawasan pariwisata. Hal tersebut dilakukan atas dasar motif ekonomi penguasaan kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi pariwisata dengan menggerakkan masyarakat sebagai anggota untuk menguasai kawasan pariwisata.