Politisasi Jaringan Elite Lokal dan Perlawanan Badan Permusywaratan Desa (Studi Kasus pada Implementasi Kegiatan Desa dan Perlawanan BPD dalam Mengungkap Penyelewengan Anggaran)
| Main Author: | Trisdayanti, Frida Putri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169577/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengkaji tentang praktik hegemoni yang dilakukan elite lokal dalam tata kelola keuangan desa beserta bentuk manuver dari intelektual organik dalam mendobrak tatanan hegemoni. Praktik hegemoni berlangsung melalui pemanfaatan elite lokal meliputi Kiai dan ustad yang keberadaannya banyak disegani masyarakat. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2013. Akhirnya pada tahun 2014 Kepala desa terpilih adalah bapak AF, yang secara tidak langsung telah memiliki jaringan blok historis. Oleh karenanya peneliti memfokuskan pada pemanfaatan elite lokal dalam menciptakan ruang hegemoni dan bentuk manuver dari intelektual organik yaitu BPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfataan elite lokal dalam menciptakan tatanan hegemoni berawal dari terbangunnnya jaringan yang memiliki kesamaan yaitu sebagai pihak yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Semenjak terpilihnya kepala desa bapak AF, dalam melakukan kepemimpinan desa kegiatan dalam program desa lebih diarahkan dalam bidang keagamaan dan infrastruktur. Hal tersebut didorong adanya jaringan dengan pihak pondok pesantren, staff desa, dan elite lokal. Sehingga masyarakat semakin percaya tanpa adanya sikap aktif. Keberadaan ini justru disalahgunakan oleh kepala desa melalui tidak adanya laporan pertanggungjawaban tahunan. Hal inilah yang membuat BPD melakukan tindakan perlawanan sebagai bentuk manuver yaitu dengan crosscheck data, membentuk jaringan dengan LSM, dan menempuh jalur advokasi. Pihak kepala desa merespon dengan membuat wacana tandingan yakni membentuk jaringan antar kepala desa lain dan menghimbau staff desa agar ikut serta membela posisi kepala desa. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh BPD.