Implementasi Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin)
| Main Author: | Febrianti, Fitriana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169415/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait dengan Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Tema ini diangkat dikarenakan adanya partai politik yang mengikutsertakan atau eksploitasi anak untuk kegiatan politik terkait dengan peraturan dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. Permasalahan tentang eksploitasi anak partai politik untuk kepentingan kampanye di Kota Banjarmasin masih banyak terjadi, dimana masyarakat Kota Banjarmasin masih melibatkan anak-anak untuk berkampanye dan pihak pemerintah membiarkan atau tidak peduli dalam hal orangtua melibatkan anak-anak untuk berkampanye. Bahwa dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah jelas di atur dan dapat dikenakan sanksi pidana untuk partai politik yang menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu eksploitasi anak untuk kegiatan politik hanya menitik beratkan pada sanksi pidananya sehingga sanksi administratif nya belum ada. Harusnya KPU sebagai Komisi penyelenggaraan pemilu harusnya membuat larangan untuk melibatkan anak untuk kampanye. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan analisis deskriptif sehingga dapat disajikan dalampenulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Dan sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, penelusuran internet, studi dokumentasi, survey lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait eksploitasi anak untuk kepentingan kampanye serta sanksi administratif partai politik dan apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait eksploitasi anak untuk kepentingan kampanye serta sanksi administratif partai politik.