Analisis Yuridis Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Wilayah Lautan Indonesia
| Main Author: | -, Akordiono |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169256/ |
Daftar Isi:
- Letak Geografis yang stategis membuat Indonesia sering dilalui sebagai jalur perdagangan di era Abad 15. Tidak jarang kapal tidak sampai ke tujuan dengan beberapa permasalahan. Hanyut, perang dan kamar bisa menjadi sebab. Keuntungan yang diperoleh adalah Benda berharga asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Tercatat dari 464 titik lokasi kapal tenggelam, memiliki nilai ekonomi sekitar 127,6 Triliun. Potensi itulah yang kemudian perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga kejadian pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam secara melawan hukum tidak terjadi lagi seperti tahun 2010. Analisis peraturan diperlukan dengan tujuan mengetahui problematika dan mengetahui permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, dan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah Tidak Sinkron antara Undang-Undang dan Peraturan Dibawahnya sehingga terjadi tumpang tindih antara undang-undang sekaligus pelaksanan. Selanjutnya Tidak ada aturan spesifik tentang warisan budaya bawah air dalam hal ini BMKT sehingga membuat ragu antar instansi untuk proses pengelolaan Benda Muatan Kapla Tenggelam. Dari hasil temuan yang didapat penulis, maka penulis dapat memberikan saran maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih mengalami tumpang tindih serta benturan antar peraturan,Menerbitkan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ix agar undang-undang ini dapat berlaku efektif, Pemerintah perlu menyusun peraturan khususs mengenai warisan budaya bawah air/BMKT mengingat pengelolaan warisan budaya di darat dan dilaut berbeda.