Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)
| Main Author: | Prasetyo, Sendy |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169201/ |
Daftar Isi:
- Kemajuan dari eksistensi keberadaan sebuah peraturan, mengakibatkan setiap warga negara wajib mengikuti perkembangan dari sebuah peraturan tersebut. Keberadaan sebuah peraturan memiliki peran penting khususnya dalam hal keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik, didasari dengan sistem pengaturan serta pengawasan yang baik pula Dalam rangka pengelolaan sistem keuangan maka tidak terlepas pula peran dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memeliki wewenang untuk mengelola sistem kuangan negara. Dari latar belakang teresebut, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah, Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak efektif, dan kedua, apa saja faktor penghambat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum empiris ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Dimana yuridis sosiologis itu sendiri akan menggambarkan keadaan hukum yang ada di masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan tekhnik wawancara. Sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1)Efektivitas dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 belum berjalan dengan efektif, dan 2) faktor penghambat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 adalah faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.