Daftar Isi: Polaritas Kekuatan di Asia Timur Setelah Perubahan Interpretasi Kebijakan Collective Self-Defense oleh Jepang Tahun 2014-2017

Daftar Isi:

Negara Jepang mulai menginterpretasikan kembali kebijakan Collective Self Defense, setelah sebelumnya bersifat pasif sejak berakhirnya perang dunia II. Dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang mulai mengaktifkan kembali keamanan militernya dengan ditambahnya beberapa kondisi dalam pasal 9 Konstitusi Jepang. Kebijakan tersebut ada dikarenakan beberapa hal yang terjadi di wilayah Asia Timur. Adanya peningkatan tensi di wilayah Asia Timur yang di tandai dengan peningkatan agresi militer China dan konflik perebutan wilayah kekuasaan di sekitar perairan Laut China Selatan, adanya peluncuran misil rudal oleh Korea Utara yang telah melewati teritorial wilayah Jepang, dan adanya hubungan koalisi antara Amerika Serikat-Jepang. Keadaan ini membentuk pola-pola dalam perspektif keamanan internasional. Dengan adanya reintrepretasi ulang Kebijakan Collective Self-Defense ini kemudian, akan mendorong adanya pergerakan pola-pola baru yang diukur dan dilihat melalui perspektif Struktural Realisme. Hal ini dikarenakan Perspective Struktural Realisme akan menjawab beberapa fenomena yang ada di wilayah Asia Timur melalui tiga argumen utama yang bertujuan untuk melihat perubahan polaritas setelah reintrepretasi CSD