Relasi Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Sulamadaha, Kota Ternate)
Main Author: | Praja, M. Ramdhani Indra |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/169135/ |
Daftar Isi:
- Untuk dapat melaksanakan sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan hubungan yang baik antara institusi yang terlibat di dalamnya, baik institusi formal maupun informal. Hubungan yang dimaksud bisa berupa hubungan dalam bentuk kolaborasi atau bahkan relasi. Kota Ternate merupakan salah satu kota yang memiliki dua model sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan tradisional yang diwakili oleh Kesultanan Ternate dan sistem pemerintahan modern yang diwakili oleh Pemerintah Kota Ternate. Selain itu, Kota Ternate juga merupakan kota yang memiliki berbagai pariwisata, termasuk didalamnya yaitu Wisata Bahari Pantai Sulamadaha yang langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate. Dikarenakan lokasi pantai yang berada dalam wilayah adat Kesultanan Ternate yakni Kelurahan Sulamadaha, maka model pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat di kelurahan tersebut. Kemudian secara tidak langsung dalam pengelolaan tersebut terciptalah relasi antara kedua institusi, yaitu antara Dinas Pariwisata sebagai institusi formal dan Kesultanan Ternate sebagai institusi informal. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Relasi Institusi milik Helmke dan Levitsky. Hasil yang didapatkan melalui pembahasan penelitian menunjukan bahwa pola relasi yang tercipta adalah pola relasi yang bersifat complementary. Hal ini dikarenakan kinerja dari Dinas Pariwisata Kota Ternate terhadap pengelolaan Pantai Sulamadaha telah berjalan dengan efektif. Disisi lain, hubungan yang tercipta antara Dinas Pariwisata Kota Ternate dengan Kesultanan Ternate yaitu bersifat convergent atau mendekat. Hal tersebut kemudian menjadikan Kesultanan Ternate sebagai partner kerja dari Dinas Pariwisata Kota Ternate agar bisa melengkapi beberapa permasalahan yang tercipta.