Penerapan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Mengenai Pemberlakuan Kartu GPN Oleh Bank Umum Dalam Sistem Pembayaran (Studi Di Bank XXX Di Kota Malang)

Main Author: Angginnisa, Purwanti Lucia
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2019
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/169082/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang kemudian disingkat dengan GPN. GPN merupakan sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam sistem pembayaran agar Indonesia tidak selalu bergantung dengan kanal pembayaran asing. Sehingga Bank Indonesia sebagai lembaga yang menerbitkan GPN mewajibkan pertukaran kartu dengan logo GPN kepada masyarakat, dimana pada tahun 2020 Bank Indonesia mentargetkan 1 nasabah memiliki 1 kartu berlogo GPN. Guna mencapai targetnya Bank Indonesia mengajak kerjasama bank-bank umum yang ada di Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada nasabahnya salah 1 nya adalah Bank XXX . Berdasarkan keterangan dari bagian Customer Services Bank XXX minat masyarakat untuk menukarkan kartu berlogo GPN cukup besar terutama bagi mahasiswa karena biaya administrasi nya yang ringan, namun bagi masyarakat lain GPN menjadi kurang diminati karena GPN hanya dapat digunakan untuk transaksi di wilayah Indonesia saja. Berdasarkan latarbelakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penerapan Pasal 5 Ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank XXX sebagai pihak yang terhubung terkait pemberlakuan GPN dalam sistem pembayaran? 2) Apa faktor penghambat penerapan Pasal 5 Ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN bagi Bank XXX sebagai pihak yang terhubung dengan GPN? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Bank XXX dalam menaggulangi faktor penghambat berkembangnya GPN dalam sistem pembayaran di bank tersebut? Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang dengan menggunakan pendekatan ini dapat mengetahui keserasian antara das sollen dan das sein dari penerapan pasal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Penerapan Pasal 5 Ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional,Bank XXX telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang terhubung dengan GPN. Dan bila melihat analisis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, penerapan kartu berlogo GPN dari faktor budaya/masyarakat masih menghambat penerapan kartu berlogo GPN tersebut. 2) Hambatan utama dari penerapan kartu berlogo GPN ini adalah sistem GPN yang hanya bisa diberlakukan secara domestik sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pergantian kartu dan sosialisasi. Selain itu Bank XXX pun mengeluhkan bahwa penerapan sistem GPN ini lebih rumit selain itu diperlukan kerjasama dengan bank umum lainnya guna mencapai interkoneksi dan interoperabilitas dalam sistem pembayaran yang merupakan tujuan dari GPN. 3) Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan penerapan kartu berlogo GPN dinilai masih belum membantu untuk menyelesaikan hambatan dari penerapan GPN. Sedangkan upaya yang diberikan oleh Bank XXX setidaknya bisa menanggulangi hambatan yang ada terutama perihal sosialisasi pada nasabah.