Implementasi Kebijakan Whistleblowing System di Kota Malang (Studi Pada Inspektorat Kota Malang)
| Main Author: | Siregar, Rizky Hasudungan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/167890/ |
Daftar Isi:
- Implementasi kebijakan Whistleblowing System merupakan suatu strategi dalam bidang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pegawai pemerintah dalam kegiatan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini didasarkan pada penerapan kebijakan Whistleblowing System pada Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang telah menerapkan Whistleblowing System, sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat, Whistleblowing System dapat diterapkan sebagai wujud pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Melalui Whistleblowing System, masyarakat/pegawai pemerintah Kota Malang dapat berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mengenai proses implementasi kebijakan Whistleblowing System di Kota Malang. Proses implementasi kebijakan dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Malang cukup berhasil dalam implementasi kebijakan Whistleblowing System berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomer 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.