Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)
| Main Author: | Ubaidah, Achmad Nasrullah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/167848/ |
Daftar Isi:
- Pengadilan tinggi agama memiliki kewenangan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan. Namun untuk pegawai negeri sipil di atur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Dalam perkara ini yaitu antara Drs. Mahmud, SH dan Ico, Spd. Sebagai pemohon melawan Faridah sebagai termohon, yang mana permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam perbedaan putusan tersebut menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat akan di tinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sehingga dapat diketahui putusan manakah yang akan lebih banyak memberikan keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan itsbat poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)? Penelitian skripsi ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan case approach (Pendekatan Kasus), Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analistis yaitu metode yang analisis yang dilakukan dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum positif dan hukum Islam sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian. Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Putusan tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi درءالوفا سد هقدم علي جلب الوصا لح Dar‟ul mafasid muqoddamun „ala jalbil masholih yang artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangan manfaat.