Efektivitas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin Lingkungan Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara (Studi Di Wilayah Kabupaten Sampang)
Main Author: | Nugroho, Aditya |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/167813/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan hokum terkait Efektivitas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin Lingkungan Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batu Bara (Studi Di Wilayah Kabupaten Sampang). Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait usaha pertambangan batuan tanpa izin lingkungan di Kabupaten Sampang? (2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait usaha pertambangan batuan tanpa izin lingkungan di Kabupaten Sampang? Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji dan menganilisis apa yang terjadi dalam prakteknya dan dikaitkan dengan aturan yang telah ada. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan aspek hokum untuk analisa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dengan 2(dua) jenis data, data primer dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis di lapangan. Sedangkan jenis data sekunder ada di studi kepustakaan berupa peraturan perundang undangan, buku, jurnal, maupun media internet. Teknik analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa secara kualitatif kemudian di analisa dari segi yuridis terhadap masalah atau data yang terkaitdengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini,diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait usaha pertambangan batuan tanpa izin lingkungan di Kabupaten Sampang belum berjalan dengan baik, karena pelaku pertambangan batuan tanpa izin lingkungan sudah dijatuhi pidana atau tidak diproses lebih lagi ke Pengadilan Negeri sehingga sudah ada yang dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam penelitian ini ada dua faktor pendukung dan faktor penghambat. Tujuan penelitian ini diharapkan memperjelas efektivitas pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait usaha pertambangan batuan tanpa izin lingkungan di KabupatenSampang.