Lihat Juga

• KRITERIA PENENTUAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN, MEDAN)
  oleh: Sugangga, Faisal; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2017)
• Penerapan Pasal 134 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Deteni Yang Melarikan Diri Dari Rumah Detensi Imigrasi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya)
  oleh: Pasaribu, Yolanda Magdalena
  Terbitan: (2017)
• Tindakan Administratif Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Terbatas (Overstay) (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri)
  oleh: Sidiq, Mochammad Habian
  Terbitan: (2017)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)
  oleh: Pratama, Risenda Teguh Bayu
  Terbitan: (2018)
• Undang-undang keimigrasian : undang-undang RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, dilengkapi dengan keputusan presiden - peraturan pemerintah peraturan mentri kehakiman keputusan mentri kehakiman-peraturan mentri tenaga kerja..
  oleh: Indonesia UndangUndang
  Terbitan: (1997)