Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo)
| Main Author: | Baino, Indrawati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1674/1/Indrawati%C2%A0Baino.pdf http://repository.ub.ac.id/1674/ |
Daftar Isi:
- Skripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap peningkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato. Dimana kewajiban wajib pajak telah diatur didalam pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selain itu juga telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun ternyata di Kabupaten Pohuwato masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya terhadap Undang-Undang dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan? (2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta upaya yang dilakukan didalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan data secara jelas mengenai objek yang diteliti dan dianalisis dikaitkan dengan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya agar wajib pajak membayar pajak diantaranya (1) mencetak SPPT tepat waktu. (2) segera mendistribusikan SPPT, (3) memberikan jangka waktu pembayaran yang masingmasing 2, 3 dan 5 hari. Tetapi ternyata Pemerintah Daerah mengalami kendala diantaranya (1) wajib pajak tidak mampu membayar PBB-P2. (2) kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. (3) kesalahan data SPPT. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan (1) pendataan ulang. (2) menyerahkan STPD kemasing-masing Desa. Adanya upaya tersebut ternyata memberikan tambahan realisasi penerimaan di sektor PBB-P2 dari 52,10% naik menjadi menjadi 61,79%