Sistem Rekomendasi Perbaikan Jalan Di Makassar Dengan Metode Ahp-Topsis
Main Author: | Maryama, Andi Amaliyah |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/167068/ |
Daftar Isi:
- Kerusakan jalan adalah satu dari sekian banyak problematika yang dialami di Indonesia terkhusus di ibukota seperti Kota Makassar selaku Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi fokus masalah yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah Sayangnya, tidak terjadi keseimbangan antara jumlah jalan yang harus diperbaiki dengan biaya/anggaran yang diberikan kepada pihak pemerintah. Maka, pemerintah membutuhkan sebuah sistem guna menolong pemerintah dalam memberikan rekomendasi perbaikan jalan berdasarkan faktor-faktor yang dapat diperhitungkan. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan metode AHP-TOPSIS untuk menentukan rekomendasi prioritas jalan akan diperbaiki. Metode AHP(Analytical Hierarchy Process) dalam hal ini akan berperan dalam proses pembobotan dan dilanjutkan dengan metode TOPSIS(Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution) guna menghitung jarak terdekat antara alternative dengan nilai solusi ideal positif. Metode AHP mencakup beberapa proses yaitu normalisasi, perhitungan nilai eigen vector, perhitungan nilai indeks konsistensi maupun perhitungan nilai konsistensi rasio. Sedangkan pada metode TOPSIS mencakup beberapa proses yaitu normalisasi, perhitungan matriks ideal positif dan negative kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai separation measure max dan separation measure min. Sistem ini menggunakan data sejumlah 78 data yang menjadi dasar perhitungan dan 10 data rekomendasi jalan yang menjadi data uji. Penerapan metode AHP-TOPSIS untuk menentukan rekomendasi prioritas perbaikan jalan di Makassar dengan menggunakan berbagai faktor seperti: kondisi jalan baik, kondisi jalan sedang, kondisi jalan rusak, kondisi jalan rusak berat dan LHR ( Lalu-lintas harian rata-rata). Dari penelitian ini diperoleh nilai akurasi sebesar 70% yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara hasil uji coba sistem dengan data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar.