Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Bpjs-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang)
| Main Author: | Pradana, Gatu Adie |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/166442/1/Gatu%20Adie%20Pradana.pdf http://repository.ub.ac.id/166442/ |
Daftar Isi:
- Diskresi yang terjadi pada tingkatan paling bawah implementasi sebuah kebijakan menandakan masih terdapat gap antara strategi kebijakan dengan keberagaman permasalahan yang ada di lapangan. Kebijakan BPJSKesehatan sebagai kebijakan top-down, memposisikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kepanjen kabupaten malang. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola diskresi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memfokuskan kepada 1) pembatasan terhadap akses dan permintaan 2) ketidakadilan administrasi 3) pengaturan pengguna layanan dan situasi kerja dan 4) upaya mempengaruhi mentalitas pengguna layanan. Penelitian ini mengungkap bahwa tidak terjadi diskresi yang dilakukan oleh birokrat level bawah Puskesmas Kepanjen, hal tersebut disebabkan norma profesi yang dipegang teguh oleh birokrat level bawah dan desain pelayanan kesehatan yang sederhana. Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu perubahan pola komunikasi dan koordinasi oleh Kantor BPJS-Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Puskesmas Kepanjen. secara teoritis, pola diskresi menurut Michael Lipsky tidak terjadi pada Implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diskresi tersebut. Pertama dengan perubahan sistem kapitasi, penguatan dan pemusatan database BPJS-Kesehatan, adanya peraturan agar puskesmas dapat mengelola anggaran secara mandiri.