Evaluasi Kebiijakan Open Government Partnership (OGP) (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro)
| Main Author: | Nastiti, Bahagia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/166391/1/Bahagia%20Nastiti.pdf http://repository.ub.ac.id/166391/ |
Daftar Isi:
- Evaluasi Kebijakan merupakan suatu proses kegiatan menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dengan berfokus pada hasil-hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Kebijakan Open Government Partnership (OGP) adalah kebijakan yang berkenaan dengan implementasi pemerintahan terbuka dimana dalam proses pemerintahan terbuka terdapat prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Open Government Indonesia (OGI) prinsip dari pemerintah daerah yang terbuka yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik serta inovasi dan teknologi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan situsnya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topic penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancaraobservasi dan analisis dokumentasi. Sedangkan instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara dan alat rekam lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Open Government Partnership di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 yaitu (1) Pada prinsip transparansi Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai transparansi yang cukup baik; (2) Pada prinsip akuntabilitas Kabupaten Bojonegoro masih belum cukup baik dalam implementasinya; (3) Pada prinsip partisipasi publik, Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat partisipasi yang cukup tinggi yaitu mencapai pada serajat kendali warga; (4) Pada prinsip inovasi dan teknologi dalam hal ini Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan banyak inovasi teknologi dalam mencapai keterbukaan pemerintahan. Sedangkan terdapat beberapa masukan dalam penyelesaian masalah yaitu (1) secara normatif; (2) secara partisipatif; (3) Peningkatan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.