Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa ( Studi Kasus pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)
| Main Author: | Dwitasari, Nilla Indri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/166329/1/Nilla%20Indri%20Dwitasari.pdf http://repository.ub.ac.id/166329/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan merupakan suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara teratur dan alami, baik perubahan dalam segi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kegiatan pembangunan berjalan secara terus menerus untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan, supaya dalam suatu pembangunan terlebih dahulu adanya suatu perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Gesikharjo Kabupaten Tuban, sedangkan situsnya berada di Kantor Desa Gesikharjo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa studi kasus pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat tiga indikator yaitu (1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. (3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Serta terdapat faktor pendukung yaitu (1) Kualitas Pendidikan Anggota BPD. (2) Masyarakat. dan faktor penghambat yaitu (1) Partisipasi Anggota BPD dalam Rapat yang Masih Kurang. (2) Sarana.