Analisis Kualitas Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)
| Main Author: | Perwari, Ega Sekarnusa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/166018/1/Ega%20Sekarnusa%20Perwari.pdf http://repository.ub.ac.id/166018/ |
Daftar Isi:
- Kualitas pelayanan publik merupakan hal yang perlu diperhatikan serta di tingkatkan oleh organisasi yang menyediakan pelayanan publik, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan. Usaha Bapenda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik nya dengan membuat dan menerapkan Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). SiNOPa terdiri dari fitur informasi SPPT dan History SPPT. Penerapan sistem informasi ini selain diharapkan agar dapat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Bapenda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas dari SiNOPa dan perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bapenda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi ini sudah cukup sukses karena memenuhi model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan. Peran yang dihasilkan dari penerapan SiNOPa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya adalah sebagai pendukung kegiatan operasional, penunjang kinerja organisasi, dan penyalur informasi dengan lebih cepat. Dengan adanya SiNOPa, kinerja pegawai Bapenda lebih efektif dan efisien dalam hal penagihan pajak dan bagi Wajib Pajak lebih cepat dalam mengetahui jumlah pajak terhutang sehingga mempercepat pembayaran PBBP2. Pada penerapan SiNOPa terdapat faktor penghambat dan pendorong. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi ke pelosok desa sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem informasi ini dan jaringan internet yang kurang stabil. Adapun pendorong penerapan ini adalah keantusiasan masyarakat yang sudah mengetahui sistem informasi ini dan keaktifan pegawai dalam mensosialisasikannya. Dari uraian peneliti tersebut, peneliti memberi rekomendasi yaitu pihak Bapenda perlu mensosialisasikan SiNOPa lebih meluas agar semakin banyak Wajib Pajak yang mengetahui dan memanfaatkannya.