Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Malang
| Main Author: | Atmaja, Yohanes Wisnu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165997/1/Yohanes%20Wisnu%20Atmaja.pdf http://repository.ub.ac.id/165997/ |
Daftar Isi:
- Potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dari sektor PBB-P2 menjadi faktor utama pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Selaku pajak pusat, yang berwenang memungutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Setelah menjadi pajak daerah yang berwenang memungutnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang. Selain masalah kewenangan, dalam pajak pusat penerimaan pajak menggunakan sistem bagi hasil. Pemerintah pusat melakukan pembagian 10% untuk penerimaan daerah. Setelah dialihkan menjadi pajak daerah, seluruh penerimaan pajak masuk ke kas pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengalihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah, perbedaan penerapan pemungutannya sebagai pajak pusat dan pajak daerah, dan dampak baru diterapkannya pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan baru diterapkannya PBB-P2 pada tahun 2014, dampak yang dihasilkan lebih positif. Persiapan pengalihan seperti pemindahan wewenang, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peralatan penunjang kerja untuk database menjadi lebih matang.