Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)
| Main Author: | Putra, Aditya Eko |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165991/1/Aditya%20Eko%20Putra.pdf http://repository.ub.ac.id/165991/ |
Daftar Isi:
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang emempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efsien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitankesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai rekomendasi pemanfaatan taman kepada masyarakat Kota Malang. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi mengenai izin pemanfaatan taman. Masih adanya kekurangn dalam variabel mengakibatkan pelaksanaan suartu kebijakan belum berhasil dilakukan. Sehingga masih dibutuhkan perbaikan di setiap sistemnya.