Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Lingkungan Hidup)
| Main Author: | Fitroni, Teguh Imam |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165955/1/Teguh%20Imam%20Fitroni.pdf http://repository.ub.ac.id/165955/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan jumlah industri dan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang diproduksi oleh industri dan penduduk. Berlatar masalah tersebut, pemerintah menetapkan sampah sebagai permasalahan nasional. Pemerintah pusat melalui kementrian terkait mencanangkan model pengelolaan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir. Agar pengelolaannya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Informasi ini, direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya. Melalui dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat strategi-strategi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang juga terhubung dengan masyarakat. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganlisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan. Penelitian ini dirasa penting karena untuk menjelaskan pentingnya model Implementasi Kebijakan dalam suatu proses kebijakan publik. Sebab sebagus apapun konsep dan suatu perencanaan kebijakan, tanpa disertai implementasi kebijakan yang baik, maka akan menimbulkan kebijakan yang gagal. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan model Edward III 1980. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif di anggap mampu menunjang analisa lebih mendalam dan mampu mengungkap berbagai makna dari suatu fenomena sosial yang lebih detil dan rinci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan progam yang terintegrasi. Komunikasi ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah Pemkab Lamongan perlu menggandeng aktivis dan LSM Lingkungan di kabupaten Lamongan untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah. LSM dapat berperan untuk mengedukasi masyarakat dan kontribusi ide-idenya sangat diperlukan. Saran yang lain, Pemkab Lamongan perlu menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pembuangan Sementara di wilayah-wilayah padat penduduk.