Evaluasi Kebijakan Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lamongan)
| Main Author: | Budiono, Agung |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165805/1/Agung%20Budiono.pdf http://repository.ub.ac.id/165805/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berdasarkan pada adanya kebijakan yang memiliki fokus pada pedesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu Gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan (GEMERLAP). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan No 13 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan ini maka perlu diadakannya sebuah evaluasi. Penelitin ini ingin mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan GEMERLAP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan dan juga faktor pendukung serta penghambat kebijakan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan beberapa teori yang mendukung yaitu administrasi publik, kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik. Fokus penelitian yaitu evaluasi kebijakan Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) (studi pada BAPPEDA Kabupaten Lamongan) serta faktor pendukung dan penghambat. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif dengan empat cara yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil analisis menunjukan bahwa solusi yang diberikan pemerintah melalui GEMERLAP berjalan efektif dengan adanya peningkatan di setiap bidangnya, efisien karena hasil yang diperoleh daripada kelompok masyarakat dapat manfaatnya, dan juga respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebijakan ini sangat baik di tandai dengan banyaknya permintaan bantuan/pengajuan proposal kegiatan serta menginginkan keberlanjutan kebijakan ini. Dari penelitian ini sebaikannya pemerintah Kabupaten Lamongan mempertahankan dan melanjutkan kebijakan ini, namun juga dengan meningkatkan koordinasi setiap unsur terkait. Seperti SKPD dan juga dengan stakeholder’s untuk menunjang kelancaran setiap bidangnya.