Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik(studi pada Pemerintah Kota Bandung)
| Main Author: | Simarmata, Tagam May Fola |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165749/1/Tagam%20May%20Fola%20Simarmata.pdf http://repository.ub.ac.id/165749/ |
Daftar Isi:
- Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor informal yang memiliki potensi terpendam bagi Pemerintah Kota yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pemasukan bagi Pemerintah dan masyarakat setempat. Namun banyak di kota-kota besar yang tidak melihat potensi tersebut dan menganggap PKL sebagai faktor yang sangat mengganggu dan harus di musnahkan. Sehingga banyak Pemerintah Kota berusaha untuk melakukan penataan dan penertiban PKL dengan cara agresif dan tidak memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para PKL. Dari fenomena tersebut Pemerintah Kota Bandung berusaha melakukan penataan PKL dengan melakukan pendekatan kepemimpinan demokratik. Dimana setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait Penataan PKL di dasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para PKL itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan demokratik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain (1) strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penatan PKL di Kota Bandung melalui gaya kepemimpinan demokratik.(2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses penataan PKL di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan PKL sudah cukup baik yaitu dengan membentuk Satgasus PKL yang merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk dari beberapa SKPD yang memepunyai tugas untuk membantu Walikota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, dan pengawasan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Bandung mencerminkan gaya kepemimpinan demokratik dengan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan keputusan bersama dan mengikutsertakan partisipasi bawahan maupun PKL itu sendiri, proses komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif yang menjangkau semua pihak dengan cara persuasif, adanya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung, serta adanya pemberian motivasi dengan menetapkan tujuan akhir yang memuaskan serta pemberian janji yang konsisten terhadap para PKL.