Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak terkait Perlindungan Khusus di Kota Malang
| Main Author: | Abdilla, Dianti Puspa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165730/1/Dianti%20Puspa%20Abdilla.pdf http://repository.ub.ac.id/165730/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu kota yang saat ini sedang gencar dalam upaya pengembangan kebijakan Kota Layak Anak adalah Kota Malang. Penghargaan Kota Layak Anak diperoleh sejak tahun 2012 sampai 2017 yang kemudian dijadikan pilot project pengembangan menuju Kota Layak Anak. Dalam penelitian ini, Kebijakan Kota Layak Anak dilihat dari perspektif implementasi kebijakan menurut Grindle yang meliputi isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian yaitu: (1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak terkait pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus; (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang sudah cukup baik dan selalu meningkatkan pelayanan dari tahun ke tahun. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah fasilitas umum dan komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keaktifan dalam melaporkan sebuah kasus pelanggaran hak anak.