Strategi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas I Malang
| Main Author: | Panotogomo, Udhin Pamungkas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165564/1/Udhin%20Pamungkas%20Panotogomo.pdf http://repository.ub.ac.id/165564/ |
Daftar Isi:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 menjadi acuan Kantor Imigrasi Kelas I Malang unuk Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut perlu dilakukan analisis sehingga dapat diketahui strategi, pelaksanaan hingga faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan observasi dan pengolahan data menunjukkan bahwa Strategi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang di dasarkan pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Kementrian Hukum dan HAM yaitu sebagai berikut: 1)Bimbingan Rohani, Fasilitas Olahraga, dan Medical Check Up dalam rangka memperbaiki mental aparatur, 2)Aplikasi SIMPEG dan keterbukaan informasi pelaporan untuk mengawasi kinerja pegawai, 3)Program SIMPONI dan keterbukaan biaya pembuatan paspor dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, 4)kejelasan tugas dan fungsi untuk meningkatkan fungsi kelembagaan, 5)Perubahan tata laksana dalam pengurusan paspor dengan memangkas birokrasi, 6)Diklat dan rapat internal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, 7)Diskresi sebagai implementasi peraturan perundang-undangan, 8)Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan pasport delivery, dan weekend pasport service. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditinjau dari Sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dalam pelayanan publik yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah memenuhi aspek dari arah kebijakan sasaran reformasi birokrasi yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Faktor pendukung program yaitu aparatur yang produktif, kebijakan yang representatif, dan peningkatan kapasitas pegawai. Faktor penghambat program yaitu minimnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tidak mengerti teknologi, dan perilaku buruk oknum pegawai. Saran dari penulis yaitu: 1)Memperbarui sarana dan prasarana, 2)Memberikan pelatihan yang menyeluruh bagi pegawai yang kurang menguasai teknologi, 3)Tindak tegas adanya oknum pegawai yang melakukan penyelewengan 4)Berikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kemudahan dalam proses permohonan paspor untuk mencegah praktik percaloan.