Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
| Main Author: | Apriyanti, Nurul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165563/1/Nurul%20Apriyanti.pdf http://repository.ub.ac.id/165563/ |
Daftar Isi:
- Visa merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang yang berkunjung ke suatu negara. Bebas visa kunjungan merupakan fasilitas yang diberikan kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tanpa menggunakan visa (bebas visa). Tidak semua negara bisa menggunakan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori yang mendukung yaitu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, keimigrasian, fasilitas bebas visa kunjungan, dan warga negara asing. Penelitian ini menggunakan model Edward III untuk menentukan fokus penelitian, fokus penelitiannya yaitu implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Creswell dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan dan persiapan data, pembacaan data, peng-codingan data, penghubungan data, dan interpretasi data. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah terlaksana. Dari aspek komunikasi sudah saling melakukan keterbukaan, namun masih ada kendala dengan instansi luar terkait kejelasan informasi. Aspek sumberdaya khususnya sumberdaya manusianya, jumlahnya masih belum memadai. Aspek disposisi melalui penegakan hukum yang tegas seperti tindakan administratif keimigrasian dan projusticia sudah terlaksana sesuai kebijakan yang berlaku. Aspek struktur birokrasi meliputi pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ditentukan. Faktor pendukung yaitu konsistensi aparatur terhadap kebijakan terkait pengawasan dan penindakan orang asing, kerjasama antar Tim Pora. Faktor penghambat yaitu sumberdaya manusia, kurangnya jumlah pegawai, dan kurangnya kejelasan informasi dari instansi terkait. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu perlunya penambahan jumlah pegawai, melakukan rapat evaluasi dengan Tim Pora, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan dan pelaporan orang asing.