Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket Di Kota Batu (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)
| Main Author: | Mukhlisin, Muhammad Hudin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165405/1/Muhammad%20Hudin%20Mukhlisin.pdf http://repository.ub.ac.id/165405/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar masih banyaknya permasalahan mengenai perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu. Dimana dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai Bagaimanakah implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu. Selain itu beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi dengan dua fokus penelitian, yaitu 1). Implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi; 2) Faktor penghambat implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu. Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kota Batu dengan situs penelitian di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu. Informan terdiri dari 6 orang yaitu 3 pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, 1 Orang staf minimarket, dan 2 pedagang toko kecil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu masih belum berjalan dengan maksimal, yang digambarkan dengan semakin banyaknya minimarket di Kota Batu serta berbagai pelanggaran yang dilakukan seperti jarak antar minimarket, aturan luas parkir, serta persoalan perizinan lainnya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi (1) a. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dengan SKPD terkait dan pemilik minimarket; b. SDM yang melibatkan petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu serta SKPD yang tergabung dalam Tim Teknis, serta sumber daya anggaran yang bersumber pada APBD Kota Batu; c. Disposisi / Komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan perizinan toko modern berbentuk minimarket di Kota Batu; d. Struktur Birokrasi yang mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur. (2) Beberapa faktor penghambat dalam implementasi yaitu 1) Perbedaan Pendapat; dan 2) Kurangnya Komitmen Kepatuhan Terhadap Aturan Yang Berlaku.