Analisis Implementasi Kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Rokok Elektrik (Vape) Per 1 Juli 2018
| Main Author: | Rahardian, Rayyanda Noor |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/165350/1/Rayyanda%20Noor%20Rahardian.pdf http://repository.ub.ac.id/165350/ |
Daftar Isi:
- Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun pasca PMK mengenai tarif cukai hasil tembakau diterbitkan di bulan November 2017, Pemerintah khususnya BKF dam DJBC akhirnya menerbitkan peraturan pendukung terkait dengan kejelasan detail peraturan tentang kegiatan industri Vape di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis implementasi kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (vape). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman (1984). Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini tertuju pada peran BKF dan DJBC dalam merumuskan dan mengimplementasikan PMK 146 serta menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan dari APVI selaku kelompok sasaran dari kebijakan ini. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah jika dianalisis dari segi implementasi di lapangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan utamanya yakni belum terkoordinasinya DJBC dengan Instansi di tingkat daerah terkait dengan pendirian usaha produsen liquid. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan menyeluruh dari DJBC kepada Pemerintah tingkat daerah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.