Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur Dalam Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017)
| Main Author: | Harbowo, Riestyo Dwi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164833/1/Riestyo%20Dwi%20Harbowo.pdf http://repository.ub.ac.id/164833/ |
Daftar Isi:
- Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dari program pembaharuan dalam pemerintahan, dituntut untuk selalu efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaannya. Penerapan Sikerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk dapat meningkatan produktivitas dan menjadi penilaian dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai. Terdapat tujuh area perubahan yang menjadi fokus dalam Reformasi Birokrasi tahap kedua. Dan Sikerja yang termasuk program dari peningkatan akuntabilitas kinerja, dirasa kurang besar partisipasinya dalam menyukseskan suatu program dari Reformasi Birokrasi. Sikerja dalam efektivitas penerapannya diharuskan untuk dapat memuat keseluruhan prinsip dari Reformasi Birokrasi. Namun optimalisasi serta maksimalisasi Sikerja di lapangan tidaklah demikian. Selain akuntabilitas kinerja sebagai fokus area perubahan, Sikerja memiliki potensi yang amat besar dalam area peningkatan SDM dan aparatur. Tentu hal berikut menjadi penting mengingat efektivitas dan sinergi dari Sikerja yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut dalam membantu area perubahan lainnya. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukan keberhasilan dari penerapan Sikerja dalam perubahan cara kerja pemberian tunjangan, akan tetapi belum dapat terbilang sukses dalam penerapan tiap prinsip yang ada dalam Reformasi Birokrasi. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan faktor lain yang membantu dalam menyukseskan penerapan Sikerja dalam Reformasi Birokrasi. Faktor kepemimpinan dan bimbingan teknis memiliki kontribusi dalam membantu menyukseskan penerapan Reformasi Birokrasi di Ditjen Polpum Kemendagri.