Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Program “Sakdino” di Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
| Main Author: | Yurman, Dinda Bellia Trianelivia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164829/1/Dinda%20Bellia%20Trianelivia%20Yurman.pdf http://repository.ub.ac.id/164829/ |
Daftar Isi:
- Aplikasi SAKDINO adalah sebuah inovasi Kelurahan Dinoyo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SAKDINO merupakan sebuah aplikasi berbasis online bernama Sistem Administrasi Kependudukan kelurahan Dinoyo (Sakdino) diresmikan oleh Walikota Malang pada tanggal 14 Juli 2017. Layanan itu ditujukan untuk mempermudah pelayanan adminitrasi warga dengan harapan dapat selesai dalam waktu sehari saja. Aplikasi yang saat ini memang masih diperuntukan kepada warga dinoyo saja dan dapat diakses dengan cara mengunduh aplikasinya di google play store. Kemudian aktivasi bisa dilakukan dengan akun gmail dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat di E-KTP. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan e-government melalui program Sakdino, yang kedua untuk mengetahui faktor pendukung dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor penghambat dalam kebijakan e-government melalui program Sakdino di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Teori yang dipakai dari penelitian ini adalah konsep pelayanan digital dari Budi Riyanto mengenai e government point ketiga yaitu tersedianya aplikasi e government yang mendukung pelayanan publik utamanya kepada efisiensi dan informasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SAKDINO di Kantor Kelurahan Dinoyo sudah cukup baik. Penilaian ini dilihat dari segi efisiensi waktu pelayanan dan efektifitas informasi kepada masyarakat. Hal dibuktikan terpenuhinya dua penilaian tersebut pada pelayanan yang diberikan. Faktor pendukung pelaksanaan Program SAKDINO di Kantor Kelurahan Dinoyo adalah infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia dan program aplikasi. Ketiganya sudah terpenuhi dengan sangat baik. Kemudian didukung juga dengan ketersediaan anggaran dari APBD Pemerintah Kota Malang. Sedangkan faktor penghambatnya ada tiga yaitu masyarakat, jaringan pendukung dan sistem aplikasi. Kendala pertama dari masyarakat adalah sulitnya merubah pola piker masyarakat dari pelayanan konvensional menuju pelayanan digital. Penghambat kedua adalah jaringan pendukung dari Dinas Infokom. Sedangkan faktor penghambat ketiga adalah sistem aplikasi yang masih dalam tahap penyempurnaan.