Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia)
| Main Author: | Purnomo, Gilang Sofyan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164790/1/Gilang%20Sofyan%20Purnomo.pdf http://repository.ub.ac.id/164790/ |
Daftar Isi:
- Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten dan pemerintah kota diberikan sumber-sumber pendanaan daerah serta kewenangan membelanjakan dana tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun kenyataannya kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota masih rendah dalam meningkatkan kinerja keuangan, dimana pemerintah kabupaten dan pemerintah kota masih memiliki ketergantungan transfer pusat yang tinggi dan relatifnya rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dalam mendukung belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten dan kota serta menguji apakah terdapat perbedaan kinerja derajat desentralisasi, kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja efektivitas PAD, kinerja belanja operasi, dan kinerja belanja modal antara kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 170 sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015, menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan uji Mann-Whitney. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja derajat desentralisasi, kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja belanja operasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja efektivitas dan kinerja belanja modal antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kot