Konflik Elite Lokal dan Badan Pengusahaan Batam (Studi Kasus Kontradiksi Wewenang Pengelolaan Lahan di Batam)
| Main Author: | Supriadi, Eka Oggy |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164704/1/Eka%20Oggy%20Supriadi.pdf http://repository.ub.ac.id/164704/ |
Daftar Isi:
- Adanya status kekhususan yang dimiliki oleh Batam menyebabkan beberapa perbedaan dalam pengelolaan secara administratif, salah satunya dalam hal ini adalah berkaitan dengan kewenangan pengelolaan lahan. Perbedaan yang dimaksud dalam hal ini adalah perihal penerapan sistem HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Badan Pengusahaan Batam pada konteks ini berstatus sebagai subjek pemegang HPL yang sah, dengan menyandang status tersebut Badan Pengusahaan Batam memiliki superioritas atas pengelolaan lahan di Batam. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian elite lokal merasa terganggu karena merasa bersinggungan ruang lingkupnya dengan beberapa kebijakan turunan dari sistem HPL tersebut. Kemudian lebih lanjut penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara Badan Pengusahaan Batam dengan para elite lokal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara garis besar bentuk konflik yang terjadi dalam konstelasi ini dielaborasikan lebih lanjut melalui penjelasan sudut pandang aktor yang berkonflik, pemetaan dan tindakan para aktor, eskalasi konflik, dan hasil akhir berupa proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan elite lokal yang terlibat dalam pusaran konflik lahan. Rekonsiliasi tersebut pada akhirnya dilakukan dengan cara membuka komunikasi dan merealisasikan beberapa tuntutan dari para elite lokal atas kebijakan lahan yang sempat dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam.