Analisis Dikeluarkannya Japan’s Legislation for Peace and Security Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe Tahun 2015
Main Author: | Gunawan, Jacinda Theodara |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164675/1/Jacinda%20Theodara%20Gunawan.pdf http://repository.ub.ac.id/164675/ |
Daftar Isi:
- Perdana Menteri Shinzo Abe dan parlemen Jepang menghadirkan sebuah kontroversi historis dengan meloloskan Legislation for Peace and Security di tengah konflik yang terjadi di kawasan Asia Timur. Konstitusi Pasifis yang telah diimplementasikan dalam kehidupan politik Jepang mulai bermanuver dan dianggap menyimpang dari Doktrin Yoshida yang selama ini mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Trauma akan imbas dari perang dunia membuat masyarakat Jepang percaya bahwa mereka harus selamanya menjauhi perang seperti apa yang tertuang dalam pasal sembilan Konstitusi Jepang. Mengesampingkan membludaknya protes domestik dan pro-kontra opini internasional, serta skandal-skandal yang terjadi dalam negeri, Legislation for Peace and Security dikeluarkan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.