Analisis Policy Transfer UN Conventions dan 40 + 9 Recommendations Anti Money Laundering Financial Action Task Force (FATF) dalam Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2000 - 2017
| Main Author: | Lubis, Shabrina Octavidiani |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164610/1/Shabrina%20Octavidiani%20Lubis.pdf http://repository.ub.ac.id/164610/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini meneliti tentang pengambilan kebijakan anti money laundering yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2017. Dimulai sejak keterlambatan Indonesia dalam ratifikasi Vienna Convention dan Palermo Convention melalui Undang Undang No. 15 tahun 2002. Dan sejak tatanan global melalui Persatuan Bangsa – Bangsa dan negara – negara anggota OECD mulai mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Keterlambatan ini menyebabkan Indonesia memasuki daftar NCCTs milik FATF, yaitu satuan global yang dibentuk oleh negara – negara anggota OECD untuk melakukan penanganan dan pengawasan terhadap pencucian uang global. Penelitian ini kemudian menjabarkan tentang tindakan atau pengambilan kebijakan anti – tindak pencucian uang sebagai salah satu bentuk adopsi dari rekomendasi yang telah ditawarkan oleh FATF terkait dengan sikap birokrasi, darimana asal adopsi dan kebijakan yang diadopsi menggunakan konsep Policy Transfer milik Dolowitz dan Marsh.