Praktik Politik Kartel di Provinsi Banten periode 2006-2014
| Main Author: | Farhansyah, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164437/1/Muhammad%20Farhansyah.pdf http://repository.ub.ac.id/164437/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Partai Politik di Provini Banten rezim elektoral. Dengan melihat peran dan sikap partai politik dalam setiap arena kompetisi Elektoral, Legislatif dan Pemerintahan.Menggunakan analisis kartel, penelitian ini ingin membuktikan bahwa persaingan yang ketat di dalam arena Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan tidak akan berlanjut sampai Pilkada selesai.Pasca Pilkada semua partai politik seperti layaknya satu kelompok yang hampir sulit dibedakan sikap dan peran politiknya di provinsi Banten.UU Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009 dan dominasi keluarga TB. Chasan Sochib menjadi fasilitator utama adanya politik Kartel. Inkonsistensi dilakukan partai-partai pasca pilkada PKS, PKB dan Partai Demokrat di tahun 2009 yang tiba-tiba mendukung sepenuhnya pemerinatah Ratu Atut Choisiyah sebelumnya menjadi lawan kuat, Hilangnya pengawasan dari DPRD Provinsi dalam penentuan lelang proyek semua proyek sudah diatur oleh keluarga Ratu Atut Choisiyah dan partai politik mendapatkan dana hibah dan bantuan untuk mensuskseskan proyek tersebut, sikap akomodatif dari DPRD dalam penyusunan APBD. Semua fraksi biasanya dipanggil ke kediaman Gubernur untuk membahas APBD secara kultural sehingga tidak pernah ada dinamika diantara Gubernur dan DPRD dan sikap diamnya DPRD dalam menyikapi pergantian SKPD, itu semua merupakan temuan yang didapat oleh penulis. Partai politik sulit sekali dibedakan pasca elektoral. Logika dari sebuah kompetisi seakan-akan hanya retorika belaka untuk mengelabuhi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.