Implementasi Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Oleh Pemerintah Guna Menjaga Stabilitas Harga Beras Di Tingkat Produsen (Studi Tentang Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 Pada Perum Bulog Sub Divisi Regional Semarang)
| Main Author: | Dorinda, Nindy Roostia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1642/1/NINDY%20ROOSTIA%20DORINDA.pdf http://repository.ub.ac.id/1642/ |
Daftar Isi:
- Komoditas beras bersifat strategis bagi bangsa Indonesia, karena beras merupakan kebutuhan dan makanan pokok bagi penduduk Indonesia. Untuk itu Pemerintah ikut mengatur permasalahan perberasan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras. Penelitian ini mengunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014). Berdasarkan hasil analisis data dari kedua rumusan masalah yang ditetapkan, maka di dapat hasil, antara lain: dari aspek isi kebijakan terdiri atas beberapa elemen yaitu: kepentingan kelompok sasaran yaitu utamanya kepentingan masyarakat terutama yang berprofesi sebagai produsen gabah/beras seperti petani dsb, tipe manfaat utama kebijakan pengadaan gabah/beras adalah stabilitas harga beras ditingkat produsen sehingga terwujud kesejahteraan petani, derajat perubahan yang diinginkan dengan realisasi target pengadaan gabah/beras. letak pengambilan keputusan berada pada Pemerintah Pusat/Presiden sebagai pembuat kebijakan pengadaan gabah/beras dan pengawas kebijakan, Perum BULOG sebagai pelaksana program (program implementator), dan Kementerian Pertanian, pelaksanaan kebijakan pada Perum BULOG Subdivre melalui Satker ADA DN dan mitra kerja pengadaan, sumberdaya yang dilibatkan adalah Satker ADA DN dan mitra kerja pengadaan. Aspek Konteks Kebijakan terdiri beberapa elemen yaitu: kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat yaitu kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, karakteristik Perum BULOG memiliki komitmen yang tinggi serta kepatuhan dan daya tanggap terhadap SOP. Aspek dampak kebijakan pengadaan gabah/beras melalui penetapan harga pembelian Pemerintah (HPP) adalah stabilitas harga beras di tingkat produsen di wilayah kerja Perum BULOG Subdivre Semarang pada periode yang telah ditetapkan (Januari – April Tahun 2017). Faktor pendukung internal kebijakan adalah Sosialisasi, penyuluhan pertanian dan secara eksternal adalah dukungan dari Pemprov Jawa Tengah. Faktor penghambat internal kebijakan sumberdaya manusia terbatas, sarana prasarana yang kurang memadai dan secara eksternal adalah kegagalan panen. Kesimpulan dari penelitian ini apabila dilihat dari isi kebijakan, konteks kebijakan, dan dampak kebijakan secara umum sudah baik. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan ini secara internal dan eksternal. Saran dari peneliti bagi instasi, pemerintah dan masyarakat.